INFO : Cara pembuatan Kode Billing secara Online (SSE = Surat Setoran Elektronik)

INFO : Cara pembuatan Kode Billing secara Online (SSE = Surat Setoran Elektronik)
Manfaat: Tidak perlu antri lama di Kantor Pos atau Bank.
"Bersama Pajak Membangun Bumi Wali"
KPP Pratama Tuban
13 jam
Cara pembuatan Kode Billing secara Online (SSE = Surat Setoran Elektronik)
1. Masukkan link ini di pencarian >>> https://sse3.pajak.go.id/registrasi
2. Muncul formulir registrasi akun seperti tampak pada foto
3. Masukkan NPWP, Nama, Email, PIN yang diinginkan, ketik ulang PIN, masukkan kode keamanan (warna merah)
4. Klik "Daftar"
5. Buka email, klik link aktivasi yang dikirimkan
.....
6. Login dengan memasukkan NPWP, PIN, dan kode keamanan
7. Pilih "Isi SSE" yang berwarna hijau
8. Isikan semua data yang diminta, klik "Simpan"
9. Jika semua data yang diisikan sudah benar, pilih "Ya"
10. Klik "Kode Billing"
11. Selesai. Tinggal bayar ke Kantor Pos atau Bank terdekat tanpa antri lama
12. Setelah dibayar, tidak perlu ke Kantor Pajak lagi.
* Ada kesulitan? Silakan tulis di kolom komentar, atau SMS/WA di 08113300648

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Arti dan Pengertian Serta Formula Kodefikasi NUPTK

Gambar
Arti Kode atau angka Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) , ini memang sering jadi pertanyaan, pengertian merupakan Nomor Identitas yang resmi sebagai Nomor Induk bagi seorang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan. Kebermanfaatan NUPTK sebagai identitas bagi GTK dalam proses eksekusi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maupun peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan pada umumnya.  Baca Juga  arti Nomor Sertifikasi Guru pada Sertifikat Pendidik Status NUPTK, terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. Lihat  cara usul dan syarat penerbitan NUPTK   Formula Kodefikasi NUPTK Sifat Formula NUPTK:    ...
Baca selengkapnya

LATIHAN TRY OUT BAHASA INDONESIA PAKET 2 SD/MI

Gambar
TRY OUT UJIAN SEKOLAH SD/MI TAHUN PELAJARAN .... BAHASA INDONESIA PAKET 2 Hari/tanggal Waktu : : 120 menit (08.00 – 10.00 WIB) PETUNJUK UMUM 1.      Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2 B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK). 2.      Silanglah (X) jawaban pada huruf yang Anda anggap benar ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK). 3.      Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes tersebut. 4.      Jumlah soal sebanyak 50 butir untuk Bahasa Indonesia, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. 5.      Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6.      Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, r...
Baca selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 , Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 , Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang me...
Baca selengkapnya