SIAP PADAMU NEGERI

PENINGKATAN KUALITAS DATA
PTK DI PADAMU NEGERI
Kepada Pengguna Yth.
Berkenaan dengan peningkatan
kualitas data PTK di Padamu
Negeri, telah diimplementasikan
sistem notifikasi pada setiap login
PTK berdasarkan data portofolio
PTK masing-masing, sbb:
1. Sebagai Guru pendidikan
terakhir Anda seharusnya minimal
D4/S1 (tipe peringatan pada PKG
dan tipe wajib pada ajuan NUPTK
baru)
2. Usia TMT Awal sebagai Guru <
18 Tahun terhitung dari dari
Tanggal Lahir (tipe wajib pada PKG
dan ajuan NUPTK baru)
3. Status sertifikasi namun TMT
Awal sebagai Guru diatas tahun
2005 (tipe peringatan)
4. Golongan PNS Anda < IIIa tidak
sesuai dengan status pendidikan
terakhir D4/S1 (tipe wajib pada
PKG dan ajuan NUPTK baru)
5. Mata pelajaran yang diampu
tidak sesuai dengan jenjang
sekolah induk tempat bertugas
(tipe peringatan)
6. Statua PNS namun NIP belum
dilengkapi (tipe wajib)
7. Status Guru tidak melengkapi
riwayat mengajar hingga periode
saat ini (tipe wajib pada PKG dan
ajuan NUPTK baru)
Silakan lakukan perbaikan
portofolio melalui menu edit
biodata dan riwayat (cetak S12)
kemudian ajukan ke Admin Dinas
untuk dipermanenkan (S13)
Demikian informasinya, semoga
dapat lebih meningkatkan kualitas
data portofolio para PTK se-
Indonesia melalui Padamu Negeri.
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,
Admin Pusat
BPSDMPK PMP Kemdikbud

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Arti dan Pengertian Serta Formula Kodefikasi NUPTK

Gambar
Arti Kode atau angka Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) , ini memang sering jadi pertanyaan, pengertian merupakan Nomor Identitas yang resmi sebagai Nomor Induk bagi seorang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan. Kebermanfaatan NUPTK sebagai identitas bagi GTK dalam proses eksekusi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maupun peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan pada umumnya.  Baca Juga  arti Nomor Sertifikasi Guru pada Sertifikat Pendidik Status NUPTK, terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. Lihat  cara usul dan syarat penerbitan NUPTK   Formula Kodefikasi NUPTK Sifat Formula NUPTK:    ...
Baca selengkapnya

LATIHAN TRY OUT BAHASA INDONESIA PAKET 2 SD/MI

Gambar
TRY OUT UJIAN SEKOLAH SD/MI TAHUN PELAJARAN .... BAHASA INDONESIA PAKET 2 Hari/tanggal Waktu : : 120 menit (08.00 – 10.00 WIB) PETUNJUK UMUM 1.      Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2 B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK). 2.      Silanglah (X) jawaban pada huruf yang Anda anggap benar ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK). 3.      Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes tersebut. 4.      Jumlah soal sebanyak 50 butir untuk Bahasa Indonesia, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. 5.      Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 6.      Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, r...
Baca selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 , Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 , Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang me...
Baca selengkapnya